Harap Tunggu…

MENDEFINISIKAN KELAS MENENGAH

By : Wasisto Raharjo Jati

Siapa kelas menengah Indonesia? Pertanyaan kritis berulang kali sudah dan pernah dibahas dalam berbagai diskursus sosial politik. Namun dari kesemua hasil diskusi tersebut, jawaban yang diperoleh selalu saja mengambang dan tidak pernah berakhir pada definisi kejelasan mengenai definisi tersebut.

Banyak kajian sosial politik yang tercatat membahas mengenai kelas menengah tersebut mulai dari Bulkin (1984), Arif Budiman (1976), Soegeng Sarjadi (1994), dan yang terakhir adalah Seda (2010). Di antara berbagai macam metanarasi mengenai kelas menengah tersebut, analisis yang mereka kembangkan sendiri bersumber pada munculnya oil boom yang kemudian menghasilkan adanya kelompok “golongan menengah” yang kemudian diartikan sebagai munculnya kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan berpendidikan, serta memiliki gaya hidup baru selayaknya orang kaya baru (OKB). Adanya terminologi orang kaya baru tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi pionir penting dalam merumuskan kelas menengah tersebut.

Dalam titik ini kemudian, analisa Neo-Marxis sendiri menjadi analisa mendasar dalam membahas kelas menengah ini seperti yang digunakan Bulkin maupun juga Budiman bahwa proses kapitalisme pinggiran (ersatz capitalism) sendiri telah menghasilkan kelompok masyarakat dependen dengan negara.

Namun demikian, kita juga bisa melihat tesis yang disampaikan oleh Alavi (1976) bahwa dalam kasus negara paska kolonial sendiri terjadi perrebutan ruang kuasa dalam struktur masyarakat yang dilakukan oleh kelas-kelas dalam masyarakat. Dalam hal ini, kelas menengah kemudian muncul sebagai pemenang berkat mediasi terhadap kelas penguasa (governing elite) dengan kelas masyarakat lainnya (non-governing elite). Dari situ kemudian kita bisa menelaah bahwa kelas menengah sebenarnya berwujud kelas politik ekstra parlementer.

Namun kita juga tidak bisa sepenuhnya percaya dengan tesis tersebut manakala melihat munculnya gerakan Malari pada tahun 1974, pembentukan Forum Demokrasi tahun 1990, pembentukan ICMI pada 1994, revolusi Mei 1998, hingga fenomena kekinian seperti gerakan sejuta koin, gerakan cinta KPK, maupun yang mutakhir adalah Relawan pada pemilu 2014. Rangkaian episode tersebut mengindikasikan bahwa kelas menengah Indonesia sebenarnya memiliki potensi politik laten yang bisa menjadi kekuatan politik manifest dalam menghadapi dinamika politik yang terjadi.

Dalam klasul mengenai definisi kelas menengah sendiri kini disebutkan sebagai kelas masyarakat yang rasional dan kritis. Hal tersebut terjadi karena pengaruh teknologi media yang cukup kuat sehingga mampu membentuk preferensi politik secara massif.

Kajian Yuswohady (2010) mengindikasikan bahwa karakter kelas menengah yang over connectedsendiri kemudian menjadi kunci mengapa kelas menengah Indonesia sedemikian kritis terhadap isu-isu politik mutakhir.

Akan tetapi, meski kelas menengah Indonesia sudah sedemikian kritis. Kita juga perlu mengukur tingkat kekritisan politik yang diperankan oleh kelas menengah apakah itu temporer secara isu (by issue), tiba-tiba muncul (by accident), atau memang sudah terdesain menjadi kelas politis (by designed).

Tentu kita juga tidak boleh tiba-tiba secara langsung menyebut kelas menengah kita sudah menjadi kelas politis. Selaras dengan teorema no bourgeoisie no democracy yang disampaikan oleh Barrington Moore (1956) dimana proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masif akan berimplikasi simetris pada pertumbuhan politik juga.

Sekali lagi, posisi kelas menengah Indonesia yang beranjak dari kelas konsumen menjadi kelas politis dan kini setelah peristiwa politis selesai, menjadi masyarakat biasa perlu mendapat analisis tersendiri. Artinya bahwa daya politis yang disampaikan oleh kelas menengah sendiri masih fluktuatif dalam menanggapi isu politik.

Transformasi kelas menengah Indonesia menjadi kelas politik sesungguhnya bisa terjadi jikalau kelas menengah ini tampil dalam bentuk organisatoris sehingga mampu menampilkan diri sebagai kelompok penekan terhadap masyarakat.

Penulis : Wasisto Raharjo Jati / Peneliti di Pusat Penelitian Politik-LIPI

 

 

Bagikan ke sosial media

Leave a Reply